Menjaga Batas Ranah TNI
Di lain sisi, PBHI menegaskan bahwa TNI harus dikembalikan secara konsisten sebagai alat pertahanan negara, bukan alat pengawasan warga sipil, bukan alat penanganan kriminalitas, dan bukan instrumen politik kekuasaan.
Menjaga batas tegas antara ranah sipil dan militer adalah syarat minimum bagi tegaknya negara demokrasi konstitusional. Demokrasi tidak akan mati dalam satu malam.
"Demokrasi mati ketika militer perlahan kembali masuk ke ruang sipil dan masyarakat dipaksa menganggapnya sebagai sesuatu yang normal," pungkas Kahar Muamalsyah. (EDO)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.