Simalungun, Sinata.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Simalungun yang digelar di Gedung DPRD, Pematang Raya, Sumatera Utara, Kamis (23/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, didampingi Wakil Ketua Bonauli Rajaguguk dan Jefra H. Manurung. Sejumlah anggota dewan tampak hadir bersama jajaran pimpinan perangkat daerah dan pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun, menyampaikan nota pengantar LKPj di hadapan peserta sidang. Suasana rapat berlangsung tertib, dengan para anggota dewan menyimak pemaparan yang disampaikan.
Dalam penyampaiannya, Sekda memaparkan gambaran umum terkait pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan tugas pembantuan selama Tahun Anggaran 2025.
Mixnon menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap.
Dari sisi belanja, ia menyebutkan bahwa secara umum realisasi anggaran berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa pos yang perlu mendapat perhatian, khususnya belanja tidak terduga. Ia menegaskan bahwa sebagian besar anggaran tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 2025–2026 juga disampaikan dalam forum tersebut. Pemerintah daerah, kata Mixnon, akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta penurunan angka kemiskinan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pembangunan berbasis masyarakat terus didorong melalui penyaluran dana nagori yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di tingkat desa.
Pemkab Simalungun juga melaksanakan berbagai program tugas pembantuan dari pemerintah pusat yang dikelola oleh dinas-dinas teknis sebagai bagian dari percepatan pembangunan di daerah.
Sejumlah capaian pembangunan turut dipaparkan, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap stabil di tengah berbagai tantangan.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.