MENU
Pemkab Taput Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan di Masa Transisi...
WA FB
Regional

Pemkab Taput Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan di Masa Transisi Pascabencana Parmonangan

J Editor : Jansen Siahaan | 04 Feb 2026 | 14:28 WIB
Pemkab Taput Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan di Masa Transisi Pascabencana Parmonangan
Wakil Bupati Taput, Dr. Deni P. Lumbantoruan, memimpin rakor di Aula Kantor Camat Parmonangan. (istimewa)

Taput, Sinata.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) memastikan kehadiran dan keberlanjutan pelayanan publik selama masa transisi pascabencana di Kecamatan Parmonangan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan pascabencana yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Taput, Dr. Deni P. Lumbantoruan, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak, di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2/2/2026).

Rakor tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, sektor pendidikan, serta pertanian. Kegiatan diawali dengan laporan Camat Parmonangan dan para kepala desa mengenai kondisi terkini desa terdampak serta perkembangan penyaluran bantuan.

Dalam arahannya, Wabup Deni menekankan pentingnya rapat koordinasi sebagai sarana penyeragaman visi dan misi guna mempercepat penanganan pascabencana sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten tidak membedakan penanganan antarwilayah. Semua kecamatan terdampak kami tangani dan kunjungi. Kami berharap data kerusakan dari desa dapat dilaporkan secara akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Taput akan mengupayakan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi, termasuk perbaikan akses jalan, jaringan listrik, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan lahan pertanian. Namun demikian, koordinasi dengan berbagai pihak tetap diperlukan mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah.

Pada masa transisi pascabencana, Wabup Deni juga menegaskan pentingnya pemenuhan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ia meminta instansi teknis untuk proaktif mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Seluruh perangkat harus memantau kondisi masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas agar masyarakat tetap tenang serta kebutuhan dasarnya terpenuhi, termasuk dampak kebijakan pemerintah pusat terkait penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan,” tegasnya.

Rakor dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari perangkat daerah serta diskusi bersama untuk merumuskan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Kegiatan rakor juga turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta unsur Polsek dan Koramil setempat. (ramses)

 

 

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.