Pemprov Aceh Gelar Bimtek SPM Pascabencana di Lhokseumawe, Fokus Perbaikan Data dan Layanan Dasar

Lhokseumawe, Sinata.id - Pemerintah Aceh menggelar lokakarya dan bimbingan teknis (bimtek) pendataan serta penghitungan target kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pascabencana untuk wilayah Regional I Aceh. Kegiatan berlangsung pada 21–22 Mei 2026 di Kota Lhokseumawe dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah dari 10 kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025.

Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, serta Bagian Pemerintahan kabupaten/kota di Regional I Aceh.

Selain itu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) turut hadir, di antaranya Bappeda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Perkim Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh.

Program tersebut mendapat dukungan dari program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berfokus pada penguatan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sambutan Sekretaris Daerah Aceh dibacakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar. Dalam sambutan itu disampaikan bahwa bencana hidrometeorologi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pemerintah daerah, menurutnya, dituntut mampu menyesuaikan perencanaan pembangunan dan pelayanan secara cepat serta berbasis data yang akurat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, khususnya bagi kelompok rentan dan warga terdampak bencana.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memperbarui target penerima layanan SPM tahun anggaran 2026, menyusun prioritas sasaran layanan tahun 2027, hingga memperkuat kemampuan tim penerapan SPM dalam penginputan data dan pelaporan.

Forum ini juga dimanfaatkan untuk menyusun bahan rekomendasi kebijakan daerah, termasuk penyesuaian target pelayanan melalui keputusan kepala daerah.

Dalam pemaparan capaian SPM di Aceh, disebutkan Kabupaten Bener Meriah mencatat realisasi anggaran SPM tertinggi dengan capaian 41,57 persen. Sementara untuk pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026, capaian tertinggi diraih oleh Langsa dengan nilai 69,46 persen.