Polemik Seleksi JPT Siantar: Dugaan Ketidaksesuaian SKP Lolos Administrasi, Siapa Pemain di Balik Layar ?

Tidak hanya itu, dalam keterangannya, Timbul juga menyarankan agar dokumen SKP tersebut diminta langsung kepada pihak yang bersangkutan.

“SKP yang bersangkutan dapat diminta langsung kepada Syaiful-nya,” tulisnya.

Pernyataan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan, serta memunculkan kesan bahwa penjelasan yang diberikan masih mengarah pada pihak lain di luar panitia seleksi, sehingga diperlukan klarifikasi yang lebih komprehensif.

Sejumlah pengamat menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi dalam proses seleksi JPT. Ketidakjelasan terkait validitas dan penandatangan dokumen berpotensi mencederai prinsip sistem merit yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Jika dokumen penting seperti SKP saja tidak jelas keabsahannya, maka integritas seluruh proses seleksi patut dipertanyakan,” ujar salah seorang pengamat tata kelola pemerintahan.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak panitia seleksi maupun Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait polemik tersebut.

Situasi ini pun memunculkan desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi, termasuk verifikasi ulang dokumen peserta. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai aturan serta menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Dengan berbagai kejanggalan yang mencuat, publik kini menanti sikap tegas dan transparan dari pihak terkait. Tanpa kejelasan, polemik ini dikhawatirkan akan terus berkembang dan mencoreng kredibilitas proses seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi. (SN7)