Pernyataan Kapuspen TNI tersebut disampaikan di tengah perdebatan publik mengenai batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan keamanan dalam negeri, khususnya terkait tindak pidana umum yang selama ini menjadi domain utama kepolisian. (A08)
Nasional
Prajurit Tangani Begal, Kapuspen TNI: Jangan Buru-buru Sebut Kehadiran Kami di Ranah Sipil sebagai Militerisme
ADVERTISEMENT
Berita Terkait
PGRI Banda Aceh Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Perkuat Profesionalisme Guru
11 Jun 2026
Perubahan ke 3 UU Polri Diyakini Perkuat Peran Pengawasan Kompolnas
10 Jun 2026
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Driver Online Minta Potongan Komisi Diturunkan
10 Jun 2026
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, GMNI DKI Jakarta Kritik Kinerja Pemerintah
10 Jun 2026
Dudung Bantah Punya Dapur MBG, Sebut Hanya Kenalkan Pesantren ke BGN
10 Jun 2026
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.