Presiden Prabowo Persilakan Bantuan Asing Masuk ke Aceh Tamiang

Sinata.id — Tekanan krisis kemanusiaan akibat banjir dan longsor di Aceh Tamiang akhirnya memaksa pemerintah mengambil langkah yang selama ini dihindari. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak menutup diri terhadap bantuan asing, sebuah sinyal perubahan sikap di tengah besarnya dampak bencana dan melonjaknya jumlah korban.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meninjau langsung wilayah terdampak bencana dan memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang.

Di hadapan jajaran menteri dan kepala daerah, Prabowo menegaskan bahwa bantuan dari luar negeri dipersilakan selama melalui mekanisme resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah ini menandai pergeseran penting dalam penanganan bencana di Sumatera.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa negara masih mampu menangani krisis tanpa menetapkan status bencana nasional.

Namun realitas di lapangan—ratusan korban jiwa, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur dasar—memunculkan tekanan besar agar pemerintah membuka lebih banyak ruang kolaborasi, termasuk dari komunitas internasional.

Presiden menepis anggapan bahwa keputusan membuka pintu bantuan asing merupakan tanda kelemahan negara.

Menurutnya, sikap tersebut justru menunjukkan tanggung jawab negara untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat sasaran dan meringankan penderitaan masyarakat terdampak.

“Bantuan silakan. Siapa pun yang ingin membantu, baik dari masyarakat, diaspora, maupun pihak luar negeri, sepanjang prosedurnya jelas dan ikhlas,” ujar Presiden, dikutip Jumat (2/1/2026).

Meski demikian, Prabowo tetap menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak tinggal diam.

Ia menyebut seluruh unsur kabinet telah dikerahkan ke berbagai titik terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penanganan dilakukan secara paralel, mulai dari evakuasi korban, distribusi logistik, hingga percepatan pembangunan hunian sementara.

Di Aceh Tamiang, Presiden meninjau langsung pembangunan rumah hunian sementara yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal aman bagi warga selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hunian tersebut dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, tempat tidur, hingga akses komunikasi, dan diklaim sebagai upaya cepat pemerintah memulihkan kehidupan sosial warga.

Namun di balik penjelasan pemerintah, tekanan publik terus menguat.

Kritik muncul terkait lambannya distribusi bantuan di sejumlah wilayah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta terhentinya aktivitas pendidikan akibat rusaknya fasilitas sekolah.