Reklamasi PPS Gabion Belawan Diduga Langgar Hukum, JPKP Sumut Desak Penghentian

Dampak Terhadap Masyarakat Nelayan

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, DPW JPKP Sumut mencatat sejumlah dampak yang telah dirasakan masyarakat, antara lain:

Terganggunya akses keluar-masuk kapal nelayan

Penyempitan jalur pelayaran tradisional

Berkurangnya wilayah tangkap ikan

Potensi meningkatnya banjir rob

Kerusakan ekosistem pesisir dan hutan mangrove

Tuntutan dan Rekomendasi

Atas temuan tersebut, DPW JPKP Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:

1.Menghentikan sementara seluruh kegiatan reklamasi (moratorium)

2.Melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas proyek

3.Membuka secara transparan dokumen AMDAL dan perizinan

4.Melibatkan masyarakat nelayan dalam setiap proses pengambilan keputusan

5.Menjamin perlindungan wilayah tangkap dan jalur pelayaran nelayan

6.Mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum

Rudy menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk menempuh jalur hukum apabila diperlukan.

“Kami berdiri bersama masyarakat nelayan. Pembangunan harus berkeadilan, bukan merampas ruang hidup rakyat,” pungkasnya. (SN15)