Jakarta, Sinata.id — Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam dugaan keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Menurut Reza, jika aksi tersebut benar dilakukan oleh oknum intelijen, maka pelaksanaannya dinilai terlalu tidak rapi untuk ukuran operasi terencana. Ia menyoroti sejumlah kelalaian yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian, seperti tidak menggunakan sarung tangan, tidak menutup wajah, serta meninggalkan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP).
“Jika benar berasal dari unsur intelijen, pola operasinya terlihat tidak profesional. Jejak yang ditinggalkan justru terlalu terbuka,” ujar Reza, Rabu (18/3/2026).
Dari kejanggalan tersebut, Reza menduga kemungkinan adanya skenario tertentu di balik peristiwa tersebut. Dalam kajian kriminologi, hal ini dikenal sebagai false flag operation atau operasi bendera palsu.
Ia menjelaskan, konsep tersebut merujuk pada tindakan yang sengaja direkayasa untuk mengalihkan tudingan kepada pihak lain, dengan tujuan memengaruhi opini publik atau menyudutkan pihak tertentu.
Reza bahkan menilai, pola yang tampak dalam kasus ini seolah-olah mengarah pada upaya agar pelaku mudah diidentifikasi dan ditangkap.
“Seolah-olah pelaku memang diarahkan untuk tertangkap,” ungkapnya.
Sementara itu, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan bahwa terdapat empat anggota Detasemen Markas BAIS TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempatnya masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.
Dalam konferensi pers di Mabes TNI, Rabu (18/3/2026), perwakilan TNI menyebut para terduga pelaku berasal dari matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Namun demikian, hingga kini pihak TNI masih mendalami motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual.
Di sisi lain, KontraS menilai dugaan keterlibatan aparat intelijen dalam kasus ini merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menegaskan bahwa fungsi intelijen seharusnya difokuskan pada deteksi dini terhadap ancaman negara, bukan untuk memantau atau mengintai warga sipil.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.