UHC Resmi Berlaku di Simalungun, Warga Bisa Berobat Hanya Pakai KTP

Perjalanan Panjang Pembiayaan: Naik Turun Peserta PBPU yang Ditanggung Pemkab Edwin turut membeberkan perjalanan enam tahun terakhir terkait pembiayaan PBPU oleh pemerintah daerah. Grafiknya sempat menurun pada tahun 2021, saat pandemi melanda dan alokasi anggaran daerah harus difokuskan pada penanganan darurat. Namun setelah itu, angka peserta PBPU yang dibiayai Pemkab terus meningkat hingga menembus lebih dari 200 ribu jiwa pada tahun 2025.

Pertumbuhan ini menunjukkan konsistensi Pemkab Simalungun dalam memastikan kelompok rentan tetap mendapat akses kesehatan tanpa biaya. Pemerintah menanggung penuh iuran peserta yang masuk kategori PBPU tertentu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini paling terdampak oleh biaya kesehatan.

Edwin menyebut bahwa pengakuan sebagai daerah UHC bukanlah garis finish. “Ini baru awal dari komitmen baru. Tantangannya bukan hanya banyaknya peserta, tetapi bagaimana menjamin mutu layanan tetap naik, bukan turun,” ujarnya menegaskan. Bupati: Kesehatan Bukan Fasilitas, Tapi Hak Dasar Setiap Orang Dalam pidatonya, Bupati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa peluncuran UHC bukan sekadar seremonial atau target administrasi. Baginya, kesehatan adalah hak fundamental yang tidak boleh dipersulit oleh kondisi ekonomi.

“Kita ingin setiap warga merasakan layanan yang cepat, mudah, dan manusiawi. Tidak boleh ada warga yang harus menunda berobat hanya karena takut biaya,” tegasnya.

Kini, Simalungun ditopang oleh 46 puskesmas, 3 RSUD, 3 rumah sakit swasta, klinik pratama, serta praktik dokter mandiri yang terhubung dalam jejaring BPJS. Bupati juga mendorong fasilitas kesehatan yang belum bermitra agar segera memenuhi standar dan bergabung, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pemerataan layanan.

Pemerintah, katanya, bergerak bukan hanya untuk mengejar angka kepesertaan, tetapi memastikan semua warga, dari desa hingga kota, merasakan layanan yang sama tanpa diskriminasi. Terintegrasi dengan Program Besar Sumut: KTP Jadi Tiket Berobat Mulai 1 Oktober Implementasi UHC di Simalungun tidak berdiri sendiri. Program ini merupakan bagian dari Program UHC Prioritas Sumut dan Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang diluncurkan di Lubuk Pakam, Senin (29/9/2025), oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.