Sejumlah peristiwa yang menyangkut institusi ini akhir-akhir ini sering mendapatkan sorotan publik melalui media sosial dan pemberitaan online. Beberapa kasus di wilayah kepolisian yang viral terhadap perilaku anggota atau penanganan perkara, turut menjadi latar di balik evaluasi internal yang mencuat belakangan ini. meski Polri menegaskan setiap kebijakan mutasi bersifat internal dan berdasar mekanisme yang berlaku.
Organisasi seperti Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) bahkan menyatakan dukungan terhadap kebijakan tegas Kapolri dalam menindak oknum apabila terbukti melanggar aturan. Ketua KBPP Polri Evita Nursanty menegaskan, “Yang bersalah ya ditindak secara hukum. Kami mendukung kebijakan dan keputusan apa yang diambil Bapak Kapolri.”
Keputusan mutasi dan demosi ini dipandang sebagai salah satu upaya internal Polri untuk memperbaiki citra institusi setelah sejumlah peristiwa yang memicu kritik publik. Wakil tokoh masyarakat dan pengamat hukum mengatakan bahwa keberanian menempatkan jabatan pada evaluasi ini bisa menjadi sinyal baru penguatan akuntabilitas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. [a46]
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.