Tapanuli Tengah, Sinata.id — Sejumlah anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan peninjauan terhadap bantuan logistik yang masih tersimpan di Kantor Bupati, pada Rabu (25/3/2026). Kegiatan tersebut sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Basyri Nasution, menegaskan bahwa bantuan logistik pascabencana alam 25 November 2025 tidak ditimbun, melainkan dikelola secara transparan dan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya bagi warga terdampak bencana.
“Bantuan itu bukan untuk ditimbun. Semua disimpan secara transparan dan dapat dilihat langsung di Kantor Bupati,” ujar Basyri.
Ia menjelaskan, bantuan yang masih tersisa saat ini didominasi barang nonpangan, seperti pakaian, tikar, kompor, ember, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.
Bantuan tersebut dipersiapkan bagi masyarakat yang akan atau telah direlokasi ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan seiring dengan kesiapan lokasi hunian. Setelah huntara atau huntap siap ditempati, bantuan langsung didistribusikan kepada warga.
“Begitu masyarakat pindah ke huntara, bantuan langsung kami serahkan, termasuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti tikar, pakaian, kompor, dan ember,” jelasnya.
Basyri mencontohkan, di wilayah Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, sebanyak 12 unit huntara telah siap dan telah ditempati warga terdampak.
Selain itu, enam kepala keluarga juga telah direlokasi ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dan menerima bantuan serupa.
Untuk hunian tetap yang masih dalam proses pembangunan, bantuan peralatan rumah tangga juga akan disalurkan setelah pembangunan selesai sebagai bekal awal bagi masyarakat.
Ia menegaskan seluruh bantuan tercatat secara administratif dan dikelola secara terbuka. Bahkan, selama periode 19 November 2025 hingga 12 Maret 2026, Pemkab Tapteng masih menerima serta menyalurkan bantuan logistik dari BPBD Pusat.
“Untuk bantuan pangan tidak ada yang ditahan. Semua langsung disalurkan. Jika ada paket dalam plastik, itu bukan makanan, melainkan pakaian untuk anak-anak dan dewasa,” tegasnya.
Sebagai koordinator logistik, Basyri mengaku telah meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan bantuan, baik logistik maupun nonlogistik. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diminta melakukan audit rinci.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.