Taput, Sinata.id- Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Manaek Hutasoit, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan pupuk bersubsidi yang mahal dan langka, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Utara (Taput).
Menurutnya, hal tersebut telah menyulitkan kehidupan para petani dan dapat berpotensi menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan. Ia mengungkapkan, harga pupuk phonska di beberapa desa sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Di Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Tapteng, harga satu sak pupuk phonska sudah mencapai Rp180.000. Sementara di Desa Sibandang dan Papande, Taput itu harganya Rp155.000 per sak. Ini sudah sangat memberatkan petani,” katanya pada wartawan, Sabtu (18/10/2025).
Politisi Golkar itu menjelaskan, kelangkaan pupuk juga menjadi persoalan serius. Pasalnya, ia menduga adanya sejumlah kios dan distributor melakukan penjualan pupuk tidak sesuai alokasi.
Bahkan, kata Manaek, dugaan saat ini ada yang menjual ke wilayah lain dengan harga lebih tinggi. Sehingga menyebabkan pasokan petani lokal menjadi terbatas.
“Banyak masyarakat curiga adanya permainan di tingkat distributor. Ini perlu segera kita telusuri. Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya meringankan beban petani, justru dimanfaatkan oleh oknum yang ingin meraup untung besar,” ujarnya.
Ia khawatir, dari persoalan tersebut petani tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tanamannya. Jika hal ini dibiarkan, kata Manaek, bukan hanya petani yang rugi, tetapi ketahanan pangan daerah juga bisa terancam.
“Pupuk adalah kebutuhan pokok dalam pertanian. Ini akan berujung pada gagal panen jika tanaman tidak tumbuh maksimal tanpa pupuk. Sehingga, kita khawatir menurunnya pendapatan petani dan berujung gagal panen. Jika itu terjadi, siapa yang mau bertani lagi? Bagaimana kita bisa bicara swasembada dan kesejahteraan petani kalau hal itu masih terjadi,” ucap Mantan Ketua DPRD Humbahas itu.
Dari persoalan tersebut, ia meminta perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.
Ia turut mendesak agar dilakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk subsidi, serta memastikan penyalurannya tepat sasaran melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“Pemerintah tak boleh abai dan diam, ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat petani. Kita minta Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Sumut, dan Pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah cepat. Kalau perlu, libatkan aparat penegak hukum untuk mengusut distribusi pupuk yang menyimpang,” ujarnya. (A1)
